Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna. Foto : Andri/Man

Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna menyikapi kepastian kenaikan ongkos haji oleh Kementerian Agama menyusul pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5 persen mulai tahun 2018 oleh Kerajaan Arab Saudi. Menurutnya Kementerian Agama harus memiliki langkah strategis dalam menyikapi kondisi tersebut.

“Jadi aneh kiranya, jika Kementerian Agama tidak memiliki rancangan langkah strategis menghadapi hal ini,” kata Choirul dalam keterangan singkatnya melalui telepon, Jumat (12/01/2018).

Politisi Nasdem ini juga menjelaskan bahwa terlalu cepat jika Kementerian Agama langsung menetapkan kenaikan ongkos naik haji hanya karena dampak pemberlakuan PPN oleh Arab Saudi. “Padahal masih banyak cara untuk tidak menambah beban calon jemaah haji,” tandas politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Peraturan yang sudah lama dibahas oleh Pemerintah Arab Saudi ini akhirnya cukup mengagetkan calon jemaah haji di Indonesia. Karena itu, pada Senin  mendatang, Komisi VIII akan melakukan rapat kerja dengan Menteri Agama terkait isu ini. (hs/sf)